นโยบาย โอท็อป: เรียนรู้การแก้ปัญหาความยากจนจากประเทศไทย

โอท็อปกับความยากจน

Kebijakan One Tambon One Product (OTOP):Belajar Tentang Penanggulangan Kemiskinan dari Thailand

Oleh: Agus Pramusinto dan Mada-o  Puteh 

Abstract

 This paper discusses the poverty alleviation program introduced by the Thailand Government. When economic crisis hit Thailand in 1997, poverty in rural areas has been a serious concern because the number of poor people has tended to increase.To cope with the poverty, Prime Minister Thaksin Shinawatra launched One Tambon One Product (OTOP) policy as an effort to develop village products to be internationally accepted. Simply, each village has to develop one special product such as foods, clothes, furniture or handycratft. The role of the government is to facilitate the process of improving product quality as well as of marketing at international level. 

  Pendahuluan

Banyak studi sudah dilakukan untuk melihat dampak krisis yang terjadi pada tahun 1997 (International Labour Organization, 1998; Feridhanusetyawan, 1999; Sussangkarn et al., 1999; Purwanto, 2004). Setelah terjadi krisis ekonomi pada 1997 beberapa negara mengalami masalah, khususnya di bidang ekonomi seperti terjadinya pengangguran yang bertambah dan hilangnya pekerjaan yang berdampak pada kemiskinan yang meningkat. Thailand adalah negara pertama yang mengalami krisis ekonomi 1997. Padahal, laporan United Nations Development Programme (UNDP) Poverty Report 2000, sampai dengan pertengahan 1990-an, Thailand adalah salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di dunia. Dari tahun 1977 sampai 1996, pertumbuhan ekonominya selalu di atas 7 persen per tahun. Keberhasilan ekonomi tersebut telah mampu menurunkan angka kemiskinan dari 33 persen pada tahun 1988 menjadi 11 persen pada tahun 1996 (UNDP Poverty Report 2000).

 Dalam penanggulangan kemiskinan ini terdapat banyak proyek baik itu pada pemerintahan PM Chuan Leekphai maupun PM Thaksin Shinawatra. Pemerintah sangat serius untuk membantu rakyatnya supaya dapat bertahan dan keluar dari kemiskinan tersebut. Akan tetapi, Pemerintah Thailand juga menyadari bahwa negara tidak bisa menyelesaikan sendiri tanpa bantuan dan partisipasi dari seluruh elemen masyarakat. Adapun proyek PM Chuan Leekphai waktu sebagai pemerintah antara lain adalah: Proyek Penciptaan Pekerjaan di Pedesaan atau Proyek Pembangunan Tambon, Proyek  Lembaga Keuangan Daerah, Proyek Bantuan Masalah Kemiskinan, dan Proyek Investasi Sosial (Social Investment Project: SIP). Sedangkan Proyek PM Thaksin Shinawatra yaitu: Proyek 30 Bath mengobati setiap penyakit, Proyek One Tambon One Product  (OTOP), Proyek Pemberantasan Kemiskinan di bawah pelaksanaan Gubernur CEO, dan Proyek Pemberdayaan Pembangunan Masyarakat dan Desa (Proyek SML). Tulisan ini mendiskusikan bagaimana Thailand keluar dari kemiskinan akibat krisis multidimensional. Kalau Indonesia masih berkutat dengan kemiskinan dan masih terjerat pada krisis berkepanjangan, apa sebetulnya pelajaran penting yang bisa dipetik dari kebijakan Pemerintah Thailand? Tulisan ini akan memfokuskan pada proyek OTOP dalam menanggulangan kemiskinan. Dengan program tersebut masyarakat dan negara Thailand dapat bangkit dan keluar dari krisis sehingga dapat menciptakan pekerjaan untuk masyarakat di setiap daerah. Pada gilirannya, masyarakat tidak perlu migrasi ke luar kota atau ke nagara lain.  Krisis 1997 dan Dampaknya di Thailand

Krisis yang melanda Asia bermula dari Thailand. Stiglitz (2002: 89) mengatakan bahwa ketika mata uang baht Thailand mengalami collapse pada 2 Juli 1997, tidak seorangpun yang mengira bahwa itulah awal krisis ekonomi terbesar sejak the Great Depression yang dimulai pada bulan Oktober 1929. Ada pendapat umum bahwa macroeconomic collapse berasal dari krisis kepercayaan --yang menjadikan terjadinya pelarian modal (flight of capital) secara besar-besaran—yang pertama dari Thailand, kemudian berasal dari Indonesia, Malaysia dan pada skala tertentu dari Filipina. Hilangnya kepercayaan tersebut berasal dari ketergantungan yang meningkat secara cepat pada aliran modal swasta jangka pendek (Sussangkarn, 1999) dan aliran bebas investasi spekulatif[1] (Tabb, 2004: 124). Akibat krisis, Thailand mengalami jatuhnya nilai mata uang sampai 55 persen dibandingkan sebelum krisis. Pada tahun 1998, pertumbuhan ekonomi mengalami minus pada angka -8 persen, sedangkan inflasi tahunan juga sangat tinggi walaupun kurang dari 10 persen[2] (Sussangkarn et al., 1999).  Ketika krisis berjalan terus, pengangguran sampai membengkak, GDP anjlog dan bank-bank tutup. Tingkat pengangguran di Thailand mencapai 3 kali lipat[3] (Stiglitz, 2002:  97). Pada tahun 1998, GDP di Thailand 10,8 persen, sementara itu, tiga tahun kemudian terjadi penurunan lagi sebesar 2,3 persen[4] (Stiglitz, 2002: 97).Di Thailand, sebelum terjadinya krisis moneter pada tahun 1997, terdapat kecenderungan penurunan jumlah orang miskin. Sebaliknya, setelah adanya krisis pada tahun 1998 di setiap bagian terdapat peningkatan jumlah orang miskin, khususnya pada daerah yang di luar kotamadya karena pada daerah-daerah tersebut terdapat lebih banyak orang miskin. Secara keseluruhan jika dilihat dari tabel rasio orang miskin pada tahun sebelum dan sesudah krisis, terdapat perubahan yang signifikan. Pada tahun 1996 jumlah orang miskin sebesar 17,0 %,  sementara itu pada tahun 1998 dan 2000 terjadi peningkatan jumlah orang miskin masing-masing menjadi 18,8 % dan 21,3 % (lihat tabel 1). Jumlah orang miskin pada tahun 1996 adalah sebesar 9.805.000, sedangkan pada tahun 1998 meningkat menjadi 11.019.000 dan pada tahun 2000 meningkat lagi menjadi 12.760.000 orang (lihat tabel 2). Melihat kondisi yang memburuk, Pemerintah Thailand mengambil langkah dalam membantu masyarakat dengan beberapa kebijakan. Ternyata dengan pelan-pelan kebijakan pemerintah itu dapat mengurangi jumlah kemiskinan, yaitu dari tahun 2000 dengan rasio kemiskinan 21,3 % turun menjadi 15,5 % dan 11,25 pada setiap 2 tahun berikutnya. Lebih jelas dapat kita lihat tabel di bawah ini: Tabel 1 : Ratio Orang Miskin menurut Bagian/Regional tahun 1988 – 2004

( Unit : Persen )

 

Bagian	Batasan	1988	1990	1992	1994	1996	1998	2000	2002	2004
BKK	Dlm KotaTotal	15,115,1	10,910,9	6,06,0	2,92,9	1,61,6	1,71,7	1,61,6	2,22,2	1,641,64
Tengah	Dlm KotaLuar kotaTotal	28,044,039,2	22,936,432,1	12,025,521,2	11,818,716,4	7,013,311,2	6,914,411,9	6,412,610,5	5,19,58,0	3,296,015,09
Utara	Dlm KotaLuar kotaTotal	39,350,248,0	27,739,136,8	19,239,835,6	20,126,825,4	11,918,116,8	10,918,617,0	14,825,623,5	11,020,718,7	8,3118,3116,24
Timur Laut/Isan	Dlm KotaLuar kotaTotal	34,559,455,9	35,753,851,1	29,850,447,4	22,939,637,0	14,827,725,7	15,931,529,0	21,437,735,0	13,026,223,7	10,3018,7217.16
Selatan	Dlm KotaLuar kotaTotal	21,450,844,9	22,642,538,4	14,033,429,4	12,129,225,6	8,719,617,2	9,523,220,1	7,619,817,1	7,316,013,8	4,568,887,82
Seluruh Thailand	Dlm KotaLuar kotaTotal	25,252,944,9	21,445,238,2	14,140,332,5	11,730,725,0	7,321,317,0	7,523,718,8	8,727,021,3	6,719,715,5	4,8614,2611,25

Sumber:  Badan Statistik Nasional (Thailand),  2005 http//poverty.nesdb.go.th/poverty_new/doc/news/wanchat_20050824043205.pdf Tabel 2 : Jumlah Orang Miskin menurut Bagian/Regional tahun 1988 – 2004

( Unit : Ribu Orang)

 

Bagian	Batasan	1988	1990	1992	1994	1996	1998	2000	2002	2004
BKK	Dlm KotaTotal	846846	643643	357357	172172	9696	104104	101101	143143	108108
Tengah	Dlm KotaLuar kotaTotal	9773.5424.520	8663.0163.882	4732.1552.628	4871.6042.090	3011.1591.460	3141.2811.595	3041.1451.449	2499001.149	166591757
Utara	Dlm KotaLuar kotaTotal	8144.1164.929	6053.2853.890	4233.3843.807	4462.3042.750	2651.5741.839	2451.6391.884	3372.2932.630	2591.8532.112	2021.7051.907
Timur Laut/Isan	Dlm KotaLuar kotaTotal	8809.35810238	9938.7419.734	8648.2939.157	6906.5837.273	4624.6485.110	5175.3565,873	7276,4907,217	5054,4654,970	4073.2443.651
Selatan	Dlm KotaLuar kotaTotal	2862.7132.999	3192.3602.679	2081.8952.103	1891.6911.880	1421.1581.300	1641,3991,563	1391,2251,364	1469891,135	94561655
Seluruh Thailand	Dlm KotaLuar kotaTotal	38031972923533	34271740120828	23261572618052	19851218114166	126785389805	1343967611019	16081115212760	1.3028.2079.509	9786.1017.079

Sumber:  Badan Statistik Nasional (Thailand),  2005 http//poverty.nesdb.go.th/poverty_new/doc/news/wanchat_20050824043205.pdf               Tingkat kemiskinan juga dapat dilihat berdasar penyebaran penduduk dan pendapatan di masing-masing daerah (bagian). Pemerintah Thailand berharap bahwa program penanggulangan kemiskinan dapat menciptakan lapangan kerja khususnya supaya orang-orang miskin tidak lagi migran ke kota atau ke ibu kota dimana pada tahun 2002 dan 2004, ada peningkatan penyebaran penduduk yang cukup besar dibanding tahun sebelumnya. Hal itu juga kelihatan pada tabel pendapatan di kota Bangkok yang cenderung meningkat lebih besar. (lihat Tabel) Tabel 3. Penyebaran Penduduk dan Pendapatan Menurut Regional